Memuat Laman Pusat Asesmen Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Cikarang, 30 September 2023 --- Sebagai bentuk sosialisasi kepada publik terkait program prioritas, Pusat Asesmen Pendidikan bersama Komisi X DPR RI melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan di Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 September 2023. Pada kegiatan ini, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Kapusmendik) membuka acara dan juga menyampaikan beberapa pesan penting kepada peserta. Diantaranya mengenai pentingnya sinergi dan kerjasama dalam peningkatan kualitas pendidikan dimana tujuan utamanya adalah menguatnya karakter dan peningkatan kualitas peserta didik. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan ini adalah melalui Program Merdeka Belajar dimana di dalamnya terdapat serangkaian program prioritas yang menjadi sarana dalam mencapai tujuan pendidikan. Hingga hari ini terdapat 26 episode Merdeka Belajar yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada akhirnya, peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara yang terlibat secara positif dan kontributif di masyarakat.
Kapusmendik menambahkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui episode Merdeka Belajar ke-25 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan selain memperhatikan peningkatan kognitif dan akademis peserta didik juga memperhatikan lingkungan sekolah yang kondusif dan aman bagi peserta didik. Sehingga peserta didik dapat berkembang potensinya secara optimal karena ditunjang dengan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan.
Secara khusus, Kemdikbudristek melalui Asesmen Nasional juga melihat sejauh mana faktor di lingkungan sekolah turut berkontribusi pada capaian kognitif siswa. Hal ini diukur melalui survei lingkungan belajar yang hasilnya dapat diakses melalui platform Rapor Pendidikan. sehingga, baik stakeholder sekolah seperti kepala sekolah, guru dan siswa maupun publik secara umum dapat melihat sejauh mana lingkungan belajar mereka mendukung proses pembelajaran. Selain itu, melalui Asesmen Nasional yang merupakan komponen penting dalam Rapor Pendidikan, pemerintah daerah juga dapat memiliki data refleksi kondisi pendidikan di daerahnya untuk dapat merancang program perbaikan berikutnya.
Diskusi panel pada kegiatan ini diisi oleh empat narasumber dari Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) dan juga Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pada sesi materi pertama, Rahmah Zulaiha menyampaikan mengenai Asesmen Nasional sebagai komponen penting dari Rapor Pendidikan. Saat ini, baik satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan rapor pendidikan sebagai bahan evaluasi diri dan eksternal. Selain itu, lebih jauh lagi rapor pendidikan ini dapat dijadikan rujukan untuk perencanaan berbasis data baik bagi sekolah dan pemda.
Materi berikutnya disampaikan oleh Yulia Naelufara mengenai pentingnya Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) sebagai alat ukur untuk mengevaluasi atau memetakan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Ada beberapa aspek yang dikategorikan dalam dimensi-dimensi yang diukur dalam Sulingjar diantaranya adalah kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan instruksional, ikim keamanan sekolah, iklim kesetaraan gender, iklim kebhinekaan, iklim inklusivitas, partisipasi warga sekolah dan program dan kebijakan satuan pendidikan.
Tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Sulingjar untuk jenjang PAUD. Perbedaan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan jenjang lainnya adalah bahwa pada jenjang ini hanya dikerjakan oleh kepala sekolah dan pendidik selain itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan, mendapatkan rekomendasi bagi peserta didik, dan kontribusi terhadap kepemilikan data nasional terkait PAUD. sehingga yang diukur pada jenjang PAUD adalah proses pembelajaran dan proses pengelolaannya. Pengisian Sulingjar perlu dilakukan sesuai dengan keadaan yang terjadi pada lingkungan belajar sehingga refleksi pembelajaran akan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
Masih narasumber dari Pusmendik, Novi Murniati melanjutkan paparan mengenai AKM dan Pembelajaran dimana pesan penting yang beliau sampaikan adalah bahwa berdasarkan beragam kajian ilmiah kompetensi literasi dan numerasi merupakan kemampuan dasar yang penting dikuasai oleh peserta didik untuk dapat menguasai kompetensi kognitif lainnya. Kedua kompetensi ini merupakan modal untuk seseorang dapat bertahan hidup dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan peran kompetensi literasi dan numerasi untuk mata pelajaran lainnya adalah bahwa kompetensi ini dapat berkontribusi dan terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Untuk asesmen formatif, satuan pendidikan dapat memanfaatkan aplikasi AKM kelas di sekolahnya sebagai bagian pembelajaran yang memiliki fitur mirip dengan AKM nasional.
Terakhir, Seto Muliawan dari Pusdatin memaparkan mengenai teknis akses dasbor Sulingjar dimana beliau menyampaikan bahwa satuan pendidikan perlu memastikan data yang ada di halaman dasbor Sulingjar telah sesuai sebelum melakukan pengisian. Pengisian Sulingjar bisa bertahap selama masih dalam periode pengisian dengan catatan menggunakan perangkat yang sama dan belum keluar dari dasbor. Pada dasbor terdapat keterangan mengenai persentase peserta yang sudah mengisi Sulingjar.
Pada sesi tanya jawab terdapat beberapa pertanyaan yang dijawab dengan baik oleh para narasumber. Diantaranya adalah mengenai apakah AKM menggunakan sistem MSAT dimana peserta didik akan mendapatkan soal yang lebih sukar ketika dia dapat mengerjakan soal sebelumnya karena di lapangan ditemukan bahwa hampir sebagian besar siswa mengerjakan paket tes yang serupa. Novi menjawab hal ini dengan menjelaskan bahwa mungkin siswa yang ditemukan memiliki kemampuan yang sama sehingga mendapatkan soal yang sama juga. Karena AKM memang menggunakan sistem MSAT sehingga seharusnya siswa mendapatkan soal yang lebih sukar pada level berikutnya jika dia bisa menjawab soal sebelumnya.
Syaiful Huda: Betapa Pentingnya Semangat Perubahan di Dunia Pendidikan
Dalam kegiatan ini, Syaiful Huda selaku Ketua Komisi X DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan pengarahan terkait Asesmen Nasional sebagai salah satu terobosan Kemdikbudristek. Beliau memaparkan bahwa saat ini kita sedang melakukan evaluasi dan juga transformasi pendidikan. Namun, hal ini tidak mudah karena memerlukan banyak tools, cara dan perspektif. Inilah semangat perubahan pendidikan yang sedang diperjuangkan pada 3 tahun terakhir ini. Dahulu, Ujian Nasional dianggap merupakan tools yang terbaik namun disaat yang sama belum dianggap cukup karena jika melihat hasil PISA masih belum memuaskan. Ketimpangan ini harus diselesaikan dengan melakukan terobosan.
Asesmen Nasional merupakan salah satu terobosan yang dianggap mampu mengubah wajah pendidikan Indonesia. Apakah terobosan ini telah sesuai dengan harapannya? Melihat dari berbagai analisis, pendidikan harusnya relevan dengan kehidupan. sehingga, AN merupakan hal yang baik dimana sesuai dengan konsep agama Islam mempertahankan hal yang baik dan melakukan inovasi yang baik. AN sudah mencerminkan hal ini.
Lebih jauh lagi, konsep ini merupakan upaya dalam proses transisi untuk legacy kebaikan dalam pembelajaran, pengabdian panjang guru hingga manajemen pendidikan. Pemerintah harus mampu merangkul semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. harus melakukan afirmasi dan bukan meninggalkan. Institusi yang sudah lama berada ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman, harus dirangkul bukan ditinggalkan.
Dalam konteks peningkatan kompetensi guru, pengangkatan guru honorer ke PPPK seharusnya hanya merupakan transisi selama empat hingga lima tahun saja. Karena ini skema jangka pendek. Perlu diangkat guru CPNS untuk mengawal skema panjang ke depannya. Karena guru merupakan profesi keteladanan dan pengabdian yang layak diapresiasi dengan jabatan PNS. Skema PPPK adalah afirmasi untuk guru yang mengabdi lama sehingga pada proses seleksinya perlu ada pembobotan lama pengabdian guru karena hal ini merangkul jutaan guru.
Pada sisi lain, pemerintah tidak boleh diskriminasi terhadap sekolah swasta. Karena pihak swasta telah turut membantu pemerintah dengan turut mengambil peran dalam tugas menyediakan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat.Sehingga sekolah swasta ini perlu diurus juga. Sekecil apapun yang dimiliki pemerintah perlu dibagikan secara merata kepada semua pihak. Saat ini skema Bantuan Operasional Sekolah atau BOS sudah baik namun ada usulan untuk menggunakan skema Money for Student. Dana pemerintah perlu dimiliki siswa di sekolah manapun dia berada.
Terakhir, dalam konteks pemerataan pendidikan perlu mendorong berdirinya sekolah amanat UU. Dalam artian bahwa ketika ada sekolah swasta di satu daerah maka pemerintah tidak membangun sekolah baru di daerah tersebut. Perlakukan saja sekolah swasta tersebut sama seperti sekolah negeri namun kepemilikannya oleh pihak swasta. Hal ini lebih efisien, anggaran untuk membangun sekolah baru bisa digunakan untuk rehabilitasi sekolah yang ada. Hal ini hanya soal pendekatan dan aspek keadilan.
Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun ini ditutup oleh Syaiful seraya berpesan kepada para peserta untuk tetap semangat dalam melanjutkan perjuangan dan perubahan positif di lingkungan sekolah masing-masing.
—
Penulis: Rina Rosdiani Patria
Penyunting: Sawungaji Aryo Danurdoro